Indonesia Dorong Inklusi Perempuan dalam Ekonomi Digital di CSW
Siaran Pers Nomor: B- 058/SETMEN/HM.02.04/03/2025
New York (12/03) – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam ekonomi digital melalui side event Sidang Ke-69 Komisi Status Perempuan (CSW69) bertajuk “Women Forward - Shaping an Inclusive Digital Economy through Collaborative Vision” di New York pada Senin (10/03).
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyatakan meskipun ekonomi digital telah menjadi pendorong utama inovasi dan pertumbuhan, kesenjangan gender dalam akses digital masih menjadi tantangan besar.
“Pada tahun 2023, tercatat 244 juta laki-laki lebih banyak memiliki akses ke internet dibandingkan perempuan, dengan kesenjangan yang lebih besar di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Kita harus bertindak cepat untuk menutup ketimpangan digital yang masih membatasi perempuan dalam memanfaatkan peluang ekonomi digital,” ujar Menteri PPPA.
Kesenjangan akses ke internet antara laki-laki dan perempuan berdampak pula pada keterbatasan akses digital para wirausaha perempuan dan juga literasi keamanan perempuan di ranah digital.
"Wirausaha perempuan menghadapi berbagai tantangan, termasuk norma sosial dan budaya yang membatasi peran mereka, keterbatasan akses terhadap keterampilan digital, pembiayaan, serta pasar digital, serta meningkatnya ancaman pelecehan dan kekerasan berbasis gender di dunia digital. Oleh karena itu, diperlukan intervensi sistemik agar transformasi digital benar-benar inklusif dan setara bagi semua,” ujar Menteri PPPA.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melakukan berbagai upaya diantaranya menginisiasi gerakan Ruang Bersama Indonesia, yang bertujuan memberdayakan wirausaha perempuan dalam lanskap ekonomi digital. Pemerintah juga mengembangkan pendekatan Satu Data untuk Perempuan dan Anak, guna memastikan data yang lebih akurat dalam mengidentifikasi kesenjangan serta meningkatkan inklusi digital bagi perempuan.
Untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan inklusif bagi perempuan, Indonesia juga memperkuat kebijakan serta mekanisme perlindungan dari kekerasan berbasis gender di dunia daring.
“Kolaborasi multipihak sangat penting dalam menciptakan transformasi digital yang inklusif dan setara. Kami mengajak semua pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun mitra pembangunan, untuk bersama-sama mempercepat investasi dalam literasi digital dan inklusi keuangan bagi perempuan,” tambah Menteri PPPA.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah panelis yang berkontribusi dalam pembahasan diantaranya Amurwani Dwi Lestariningsih (Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA), Dian Siswarini (Presiden Direktur dan CEO PT. XL Axiata Tbk), Maddie Jarombek (Vice President, Financial Inclusion, Mastercard), serta Nannie Hadi Tjahjanto (Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia/KOWANI).
BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id