Wamen PPPA Dorong Program Juta Rumah Menjadi Hunian yang Aman dan Layak bagi Perempuan dan Anak
Wamen PPPA Dorong Program 3 Juta Rumah Menjadi Hunian yang Aman dan Layak bagi Perempuan dan Anak
Siaran Pers Nomor: B-105/SETMEN/HM.02.04/04/2025
Jakarta (25/04) - Pemerintah berencana mengadakan program 3 juta rumah untuk mengatasi backlog perumahan dan menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang dipercayakan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Program ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi baik antar Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah, salah satunya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA), untuk memastikan misi hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat tercapai.
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, pada Rapat Koordinasi Satu Data Perumahan dan Kawasan Pemukiman Program 3 Juta Rumah di kantor Kementerian PKP di Jakarta, Kamis (24/04) menyatakan kebutuhan akan perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus dibangun secara holistik, tidak hanya dari sisi fisik bangunan, tetapi juga dengan menyediakan ruang bersama bagi keluarga untuk mendukung pola hidup sehat dari aspek kesehatan, lingkungan, hingga kesejahteraan psikososial.
“Kami mendukung program 3 juta rumah ini dan sesuai dengan tugas dan fungsi Kemen PPPA, maka kami mendorong program perumahan tidak hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas lingkungan tempat tinggal. Keluarga harus merasakan manfaat dari pembangunan, misalnya melalui community center yang bisa dimanfaatkan bersama. Kemen PPPA telah menginisiasi Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai ruang aman bagi perempuan, anak dan keluarga untuk beraktivitas, berkreasi, bermain, berdiskusi, dan melaksanakan berbagai macam kegiatan. RBI yang hadir di lingkungan permukiman masyarakat merupakan contoh program bottom-up, yakni pembangunan yang dimulai dari akar rumput dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar,” kata Wakil Menteri PPPA.
Lebih lanjut, Wamen PPPA menyampaikan bahwa pembangunan berbasis komunitas memiliki peran penting dalam mengubah pola hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Selain inisiatif dari pemerintah pusat, RBI juga membuka ruang partisipasi dari berbagai lapisan masyarakat, seperti psikolog, instruktur olahraga, akademisi dari universitas, hingga pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga desa. Dengan kolaborasi tersebut, manfaat ruang-ruang bersama ini akan lebih terasa di lingkungan perumahan rakyat,” ujar Wamen PPPA.
Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menegaskan pentingnya sinergi antar Kementerian dan Lembaga untuk memperkuat program kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Kolaborasi lintas sektor akan menjadi fondasi dalam mempersiapkan data yang akurat dan pelaksanaan program yang lebih efektif. Kami meminta masing-masing isntansi untuk memberikan tanggapan berdasarkan kepentingannya masing-masing. Misalnya terkait ibu, anak dan keluarga, BKKBN dan Kemen PPPA bersinggungan dan memiliki data yang sama, sehingga bisa mendesain program bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kita mulai dengan bersinergi menyiapkan data yang tepat, nanti dapat dilanjutkan dengan menciptakan instrumen atau pengaturan teknisnya," ujar Wakil Menteri PKP.
Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry Budiutomo Harmadi yang turut hadir dalam rapat menyoroti adanya kesenjangan antara jumlah rumah yang tersedia dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, persoalan ini tidak hanya terkait kepemilikan rumah, tetapi juga menyangkut kelayakan huni.
“Sebuah rumah dianggap layak huni jika memenuhi sejumlah indikator, antara lain akses air minum, akses sanitasi, ketahanan struktur bangunan. Apabila salah satu indikator tidak terpenuhi maka dianggap sebagai hunian tidak layak,” ucap Sonny Harry Budiutomo.
Sependapat dengan Sonny, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Isyana Bagoes Oka, juga menekankan pentingnya sanitasi dan air bersih dalam penyediaan hunian layak karena rumah yang memiliki akses terhadap air bersih akan sangat berpengaruh pada seribu hari pertama kehidupan anak, yang pada akhirnya mendukung upaya pencegahan stunting poin keempat, yaitu penguatan sumber daya manusia.
BIRO HUMAS DAN UMUM
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id