Siaran Pers Nomor: B- 564  /SETMEN/HM.02.04/11/2022

Bali (17/11) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyatakan kebanggaan yang tinggi setelah negara-negara anggota G20 sepakat menuangkan komitmennya untuk pemberdayaan perempuan dalam Deklarasi Bali 2022 sebagai hasil pertemuan KTT G20 2022.

Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam keterangannya di Bali, Kamis (17/11/2022) mengatakan Indonesia berbangga negara-negara G20 telah menuangkan komitmen pemberdayaan perempuan dalam butir-46 Deklarasi Bali.

Ia menambahkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengucapkan syukur dan merasa berbesar hati bahwa pada akhirnya pertemuan para pemimpin dunia negara-negara G20 dapat terselenggara dengan baik. 

“Secara khusus kami memandang deklarasi G20 mengalami kemajuan penting karena untuk pertama kalinya negara G20 menyepakati dan memberikan komitmen pada pemberdayaan perempuan di dalam pernyataan utuh tersendiri, yang tertuang dalam komitmen ke-46,” kata Bintang Puspayoga.

Komitmen tersebut kurang lebih secara keseluruhan berisi:

Oleh karena perempuan dan anak-anak perempuan menerima dampak COVID-19 begitu dalam dan juga berbagai krisis lainnya, maka kami (pemerintah negara G20) menegaskan komitmen kami untuk menempatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai inti dari upaya melaksanakan pemulihan yang infklusif dan pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah negara G20 berkomitmen mengimplementasi the G20 Roadmap Towards and Beyond the Brisbane Goal untuk mendorong inklusi keuangan dan akses pada teknologi digital, demikian pula menjawab ketimpangan distribusi kerja domestik dan perawatan, baik yang berbayar ataupun tidak, terutama mengakhiri jurang ketimpangan pembayaran berbasis gender. 

Pemerintah negara G20 berkomitmen untuk mengeliminasi kekerasan berbasis gender, meningkatkan layanan pendidikan, pengasuhan, kesehatan dan sosial, serta mengatasi stereotipe gender. 

Pemerintah negara G20 akan melanjutkan upaya memajukan akses yang setara bagi perempuan dan anak-anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Termasuk dalam hal ini partisipasi dalam Pendidikan STEM, kewirausahaan perempuan dalam UMKM dan untuk dapat mengakses posisi kepemimpinan. 

Pemerintah negara G20 mendorong peningkatan kualitas hidup perempuan di pedesaan dan perempuan penyandang disabilitas. Pemerintah negara G20 menyambut baik kerangka kerja yang telah disusun oleh EMPOWER Alliance dan keterlibatan konstruktif dalam forum G20. 

Pemerintah negara G20 menyambut dan mendukung bagi penyelenggaraan konferensi tingkat menteri tentang pemberdayaan perempuan dalam forum G20 di tahun depan dan masa mendatang.

Menteri PPPA mengatakan dengan ditetapkannya komitmen kepala negara dalam pemberdayaan di dalam butir tersendiri, tidak saja suatu perhatian pada nasib perempuan, tetapi justru memperlihatkan keseriusan negara-negara G20 untuk menempatkan perempuan dan anak sebagai inti dari pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. 

“Sekaligus ini merupakan komitmen untuk membangun arsitektur perekonomian global yang bertitik tolak dari kesetaraan dan penghapusan ketimpangan baik dalam distribusi kerja domestik dan pengasuhan maupun ketimpangan,” katanya.

Komitmen ini juga berarti dukungan negara-negara G20 pada kiprah Indonesia khususnya Kementerian PPPA dalam melancarkan berbagai upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sehingga KemenPPPA akan semakin dimudahkan dalam memastikan perhatian pada perempuan dan anak di segala aspek pembangunan.

Terlebih lagi, kata Menteri, hampir di setiap butir komitmen, di luar butir ke-46, disebutkan perlunya mempertimbangkan peran perempuan dan perlindungan anak. Baik itu pada butir 6, 25, 26, 28, 38, 39, 41, 44 tentang pangan, keuangan, kesehatan, pendidikan, tenaga kerja teknologi digital, ekonomi, dan UMKM, bahkan dalam investasi infrastruktur. 

“Hal ini secara nyata memperlihatkan bahwa arsitektur perekonomian global untuk tahun selanjutnya dan di masa mendatang akan sangat ditentukan oleh semangat kesetaraan dan penghapusan ketimpangan gender,” katanya.

Menurut Bintang, upaya memasukkan butir tersendiri tentang pemberdayaan perempuan di berbagai aspek pembangunan merupakan sebuah kerja panjang yang telah dimulai sejak pertama kali disuarakan pada KTT G20 tahun 2015 di Turki dalam Forum W20.

Namun Indonesia sebagai ketua G20 secara serius menyiapkan butir tersendiri tentang pemberdayaan dengan melalui serangkaian dialog sepanjang tahun 2022 yang diselenggarakan oleh organisasi perempuan, lembaga, dan dunia usaha yang tergabung dalam forum W20 dan forum EMPOWER. 

Dialog ini berpuncak pada  penyelenggaraan pertemuan setingkat Menteri tentang pemberdayaan perempuan atau MCWE, yang berlangsung di Bali.

“Keberhasilan memasukan satu butir ini akan ditindaklanjuti dengan aksi nyata di dalam negeri berupa kebijakan dan program lintas kementerian/lembaga yang memastikan terwujudnya kesetaraan dan terhapuskannya ketimpangan gender,” kata Menteri Bintang.

BIRO HUKUM DAN HUMAS

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510,

e-mail : humas@kemenpppa.go.id

www.kemenpppa.go.id