Menteri PPPA Ajak DWP Untuk Tumbuhkan Kesetaraan
Siaran Pers Nomor: B- 362/SETMEN/HM.02.04/9/2023
Jakarta (20/9) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menekankan pentingnya mendorong perempuan untuk maju dan berperan secara setara dalam pembangunan. Keterlibatan Dharma Wanita Persatuan (DWP) untuk mendorong kesetaraan gender dalam berbagai program dan kebijakan dinilai mampu berkontribusi pada pencapaian kinerja pembangunan nasional.
“Begitu pentingnya kemajuan perempuan, sehingga dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, mencetak perempuan-perempuan yang berdaya secara ekonomi, juga meningkatkan peran perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan, maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terus membangun sinergi dengan berbagai pihak termasuk dengan DWP,” ujar Menteri PPPA, Bintang Puspayoga dalam Rapat Kerja Nasional Dharma Wanita Persatuan Tahun 2023, Rabu (20/9).
Menurut Menteri PPPA, meningkatkan kualitas hidup perempuan dalam naungan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan adalah langkah progresif dalam mencetak perempuan-perempuan yang maju dan berdaya. Menteri PPPA berharap, sebagai salah satu organisasi masyarakat (ormas) perempuan terbesar di Indonesia, DWP dapat menjembatani edukasi dan mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk mewujudkan lingkungan kondusif bagi perempuan dari ancaman kekerasan.
“Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah disahkan dan diundangkan setelah melalui proses perjuangan yang panjang. Dalam proses penyusunan UU TPKS telah melibatkan berbagai elemen masyarakat, sehingga untuk edukasinya juga memerlukan keterlibatan semua pihak di masyarakat termasuk DWP,” tutur Menteri PPPA.
Di lain sisi, sebagai organisasi masyarakat yang sudah berkiprah sejak lama, Menteri PPPA yakin DWP memiliki standing position dan mampu mengambil peran strategis dalam gerak pembangunan nasional termasuk dalam menyongsong pesta demokrasi tahun 2024 mendatang.
“Tentunya kita berharap pesta demokrasi berlangsung damai. Tahun ini dan tahun depan menjadi momentum bagi kaum perempuan untuk turut menentukan nasib bangsa dan membentuk pemerintahan yang baru. Pemilih perempuan mencapai 50,7 persen, sehingga perempuan juga merupakan penentu dalam memilih pemimpin bangsa ke depan. Oleh karena itu para perempuan, jadilah pemilih yang cerdas sehingga Indonesia bisa mendapatkan pemimpin yang berkualitas, dan membantu negara ini mencapai Indonesia maju. Lima (5) menit di TPS (Tempat Pemungutan Suara) akan menentukan lima (5) tahun arah bangsa ini ke depan,” jelas Menteri PPPA.
Menteri PPPA berharap Rakernas DWP dapat menghasilkan program kerja yang mendukung perjuangan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak. Tak lupa Menteri PPPA juga mengajak DWP Persatuan untuk ikut menyukseskan Peringatan Hari Ibu 2023.
“Apresiasi kepada DWP atas strategi-strateginya untuk membuat program kerja melalui survei, sehingga programnya dapat tepat sasaran. Tidak perlu program yang banyak, sedikit tapi disesuaikan dengan daerah, saya pikir ini ide yang baik bagi DWP. Mudah-mudahan melalui Raker ini akan melahirkan program, tidak hanya berpihak pada anggota saja tapi agar DWP ke depan ikut mengambil peran untuk pembangunan bangsa dan Negara sebagaimana menjadi komitmen DWP,” kata Menteri PPPA.
Ketua Dharma Wanita Persatuan Pusat, Franka Makarim menuturkan Rakernas terakhir dilaksakana pada 6 tahun lalu. Momentum ini dianggap tepat untuk merefleksikan kembali misi dan peran organisasi DWP. Khususnya, berkontribusi bagi kemajuan Indonesia dan anggotanya melalui rancangan program kerja.
Franka juga menjelaskan di bulan April dan Mei 2023, DWP telah melakukan survei kepada 21.000 anggota sebagai responden. Jumlah responden survei ini adalah terbanyak yang pernah dilakukan DWP. Melalui survei didapatkan bahwa para anggota memiliki minat dalam pelatihan, bantuan sosial, dan bazar. Sementara topik pendidikan dalam keluarga, pemberdayaan ekonomi dan pengembangan diri menjadi topik yang diminati.
“Ke depannya kita harus menjadikan hasil survei sebagai acuan dalam menyusun dan memperbaiki program kerja di tahun ini dan tahun depan. Program kerja harus dapat dirasakan manfaatnya bagi anggota. Kegiatan yang dirancang oleh kita dan untuk kita, harus semakin memberdayakan kita sebagai perempuan dan memberikan ruang bagi perempuan untuk meningkatkan kontribusinya bagi keluarga, lingkungan, bangsa dan negara,”tegas Ketua Dharma Wanita Persatuan Pusat, Franka Makarim.
BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id