Menteri PPPA Dorong Perempuan Papua Barat Dapat Mandiri dan Berdayakan Makanan Pokok Lokal untuk Gizi Keluarga
Siaran Pers Nomor: B- 437A/SETMEN/HM.02.04/11/2023
Manokwari (18/11) – Roadshow 3 (tiga) kota dalam rangka Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-95 diawali di kota Manokwari, Papua Barat. Makna dan esensi dari Peringatan Hari Ibu yang puncaknya jatuh setiap tanggal 22 Desember menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga harus terus digaungkan, agar setiap perempuan di Indonesia dapat termotivasi untuk mandiri sehingga memiliki bargaining position atau daya tawar di masyarakat.
“Peringatan Hari Ibu bukan hanya selebrasi. Setiap tahunnya penyelenggaraan PHI harus dapat menginspirasi, mendorong, dan memacu para perempuan untuk tidak berpuas diri dengan apa yang sudah diraih saat ini. Tantangan yang dihadapi ke depan jauh lebih kompleks. Maka perempuan harus terus meningkatkan kapasitas, kompetensi dan prestasinya serta berani bersuara. Perempuan di Papua Barat harus sanggup hidup mandiri, berdaya dan terus belajar mengasah ketrampilan diri. Jika setiap perempuan di Papua Barat dan Indonesia mampu mandiri maka perempuan akan memiliki bargaining position yang lebih tinggi dari sebelumnya, memilki nilai lebih di masyarakat. Dampaknya bisa mengurangi jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak karena ada pengakuan terhadap posisi perempuan di masyarakat,” tegas Menteri PPPA pada Sabtu (18/11).
Perempuan berdaya, kemandirian perempuan dan tidak adanya perkawinan usia anak adalah beberapa isu perempuan yang mendasari ditetapkannya Hari Ibu pada Kongres Perempuan Pertama di Indonesia yang dilaksanakan pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta.
“Kongres Perempuan Pertama merupakan titik penting pergerakan perempuan yang menandai babak baru bangkitnya organisasi perempuan di Indonesia tanpa membedakan agama, etnis dan kelas sosial. Itu sebabnya Hari Ibu berbeda dengan sekedar peringatan Mother’s Day . Esensi Hari Ibu jauh lebih besar. PHI diharapkan dapat menginsipirasi semua perempuan di Indonesia untuk tidak berpuas diri dan berani melangkah maju,” tegas Menteri PPPA.
Roadshow di Manokwari dilaksanakan bekerjasama dengan organisasi Cendekiawan Perempuan Papua dan Lions Club. Warga di Papua Barat mendapatkan kesempatan untuk menjalani pemeriksaan mata gratis, pemberian 10.000 kacamata dan pemberian tongkat khusus untuk penyandang tunanetra. Selain itu, terdapat pula stand SAPA129 dimana masyarakat bisa lebih jauh mengenal layanan rujukan SAPA129 dan mendapatkan informasi saluran call centre 08-111-129-129 jika melihat, mendengar dan menjadi korban kekerasan.
Pada kesempatan ini Menteri PPPA juga memberikan apresiasi kepada Pj.Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere yang telah menunjukkan komitmen untuk memberdayakan para perempuan dan ibu-ibu di Papua Barat diantaranya dalam hal pemanfaatan bahan pangan lokal.
“Apresiasi saya kepada Pejabat Gubernur yang memberikan perhatian, pendampingan dan motivasi pada kelompok perempuan di Papua Barat. Perhatian dari pemerintah daerah untuk responsif atas isu perempuan dan anak ini sangat saya hargai. Hal yang menarik dari Papua Barat adalah dorongan untuk pemanfaatan pangan lokal yang banyak dikelola oleh ibu-ibu di sini. Di sini ada pemanfaatan sagu menjadi mie sagu, minuman sagu dan olahan keladi. Jadi tidak hanya tergantung pada beras. Gizinya juga lebih baik. Tantangannya adalah merubah pola pikir masyarakat dan memberikan edukasi bahwa makanan pokok lokal tumbuh subur di daerah masing-masing dan jangan lupa gemar makan ikan karena daerah sini dekat pantai,” ujar Menteri PPPA.
Gerakan pangan lokal menurut Pj.Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere ikut meningkatkan konsumsi di masyarakat.
“Papua Barat kaya akan makanan lokal gizi tinggi seperti sagu, keladi, singkong dan buah-buahan. Budidaya makanan lokal kami dorong untuk mencegah stunting pada anak-anak. Kami juga sering edukasi masyarakat untuk beri ikan pada keluarga, jangan jual ikan hanya untuk beli mie instan,” ujar Ali Baham.
Usai Roadshow PHI, Menteri PPPA juga menyempatkan diri mengunjungi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPTD PPA ) Papua Barat. Menteri PPPA melakukan diskusi pengelolaan dan penanganan kasus di UPTD PPA Papua Barat di Manokwari dan mendengarkan kendala yang terjadi saat penanganan kasus. Menteri PPPA juga melakukan dialog dengan 5 (lima) korban bullying dan korban kekerasan seksual serta memberikan bantuan spesifik anak. UPTD PPA adalah bukti kehadiran negara bagi para perempuan dan anak korban kekerasan.
BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id