Berkunjung ke Sumbawa Barat Menteri PPPA Perkuat Kolaborasi untuk Wujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak
Siaran Pers Nomor: B-448/SETMEN/HM.02.04/11/2023
Sumbawa Barat (27/11) – Berkunjung ke Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Nusa Tenggara Barat, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga meninjau praktik baik kolaborasi dunia usaha dan pemerintah daerah, terutama dalam mewujudkan Sumbawa Barat menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Menurut Menteri PPPA, upaya ini penting untuk dilakukan karena anak harus tumbuh di lingkungan aman dan nyaman yang memenuhi hak dan memberikan perlindungan bagi mereka.
“Anak adalah kekuatan kita karena mereka mengisi sepertiga dari total populasi penduduk. Mereka adalah generasi penerus bangsa kita ke depan. Makanya akan menjadi penting komitmen kita bersama dalam hal pemenuhan hak dan memberikan perlindungan khusus kepada seluruh anak Indonesia,” ujar Menteri PPPA, pada kegiatan “AMMAN Kolaboraksi”, di Graha Fitrah Sumbawa Barat, Minggu (26/11).
Berdasarkan catatan KemenPPPA pada 2023, sebanyak 457 kabupaten/kota telah menyampaikan data dan informasi mengenai penyelenggaraan KLA. Pada penyelenggaraan KLA Tahun 2023, KSB pun berhasil meraih penghargaan dalam kategori pratama.
“Pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak sudah menjadi mandat konstitusi, bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tapi kehadiran lembaga masyarakat, dunia usaha, hingga media massa juga menjadi penting. Saya yakin dan percaya komitmen untuk menjadikan KSB sebagai KLA segera bisa kita wujudkan, terutama melalui sinergi kolaborasi yang kuat antara PT Amman Mineral Nusa Tenggara dan Pemerintah KSB. Pasalnya, dalam upaya menyelesaikan isu-isu perempuan dan anak yang sangat kompleks dan multisektoral, sinergi dan kolaborasi dapat menjadi kekuatan kita bersama,” tutur Menteri PPPA.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati KSB, Musyafirin menyatakan komitmennya untuk memenuhi hak dan melindungi anak, khususnya meningkatkan kualitas 24 indikator yang harus dipenuhi sebagai KLA. Musyafirin memberikan contoh terkait pengesahan Peraturan Daerah KSB Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang diimplementasikannya secara pribadi. Selanjutnya pada 2023, melalui sinergi antara Pemerintah KSB dan AMMAN, akan disediakan sarana prasarana yang memadai dan ramah anak, seperti Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang terpadu dengan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) dan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA). Selain itu, AMMAN juga akan memfasilitasi perbaikan sarana prasarana salah satu satuan pendidikan sebagai model satuan pendidikan ramah anak.
Dalam hal ini, Musyafirin pun sepakat mengenai pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas pihak untuk mewujudkan KLA di KSB. “Pemerintah daerah KSB bersama AMMAN sudah melakukan kerja kolaboratif, termasuk penanganan stunting dan kemiskinan, serta dalam upaya membangun perempuan hebat di KSB. Tidak ada kerja partisipatif dan kolaboratif tanpa pemerintahan yang terbuka,” kata Musyafirin.
Vice President of Social Impact AMMAN, Priyo Pramono mengatakan, pihaknya percaya bahwa keberlanjutan perusahaan erat kaitannya dengan kesejahteraan dan pembangunan dari masyarakat di wilayah perusahaan tersebut beroperasi. “Upaya kolaborasi antara AMMAN dan Pemerintah, dalam hal ini KemenPPPA dan Pemerintah KSB, untuk penguatan implementasi KLA di KSB secara bertahap semakin menguat. Kolaborasi yang dilakukan termasuk dengan para pakar bersama pihak swasta dan berbagai elemen masyarakat untuk mengatasi isu-isu mendasar melalui implementasi program yang tepat sasaran dan inovatif,” pungkas Priyo.
Dalam kegiatan tersebut Menteri PPPA turut menyaksikan penandatanganan deklarasi Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA) oleh 8 kepala desa dan 2 lurah yang juga dapat mendorong terwujudnya KLA; penandatanganan komitmen oleh Gugus Tugas KLA; penandatanganan perjanjian kerja sama pembangunan RPTRA antara AMMAN dan Pemerintah KSB; dan pengukuhan dan pelantikan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) cabang KSB.
Menteri PPPA juga mengunjungi Pameran Tenun Mantar serta berdialog dengan perempuan pelaku UMKM dan Forum Anak KSB. Di akhir kunjungannya, Menteri PPPA meninjau wilayah yang akan dibangun RPTRA di Kecamatan Jereweh Sumbawa Barat.
BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id