INFORMASI PUBLIK

Menteri PPPA Arifah Fauzi Pimpin Pertemuan Perdana dengan Kepala Dinas PPPA

Siaran Pers Nomor: B-334/SETMEN/HM.02.04/10/2024

 

Jakarta (01/11) – Konsolidasi menjadi langkah utama yang diambil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi dalam mencapai kemajuan pembangunan PPPA di bawah komando Presiden RI Prabowo Subianto. Sebagai bentuk penguatan kelembagaan sekaligus perkenalan dengan kepemimpinan baru, Menteri PPPA didampingi Wakil Menteri Veronica Tan melakukan Rapat Penguatan Sinergi dan Kolaborasi dengan Dinas Pengampu Urusan PPPA Provinsi dan Kabupaten/Kota secara daring pada Kamis (31/10). Pertemuan ini merupakan rapat perdana dan menjadi momentum penting untuk membangun kebersamaan dalam mengatasi tantangan dalam PPPA ke depan.

 

“Pada kesempatan silaturahmi ini, saya ingin memperkenalkan diri kepada Ibu dan Bapak, para Kepala Dinas pengampu urusan PPPA. Sebagai institusi pemerintah yang sama-sama diberikan mandat untuk mengawal pembangunan PPPA, kebersamaan dan kekeluargaan tentu harus terus dibangun. Dengan kebersamaan, berbagai tantangan dapat kita hadapi dan atasi,” ujar Arifah Fauzi membuka pertemuan yang diikuti oleh 640 perwakilan dinas Provinsi, Kabupaten, dan Kota pengampu urusan PPPA di daerah.

 

Menteri Arifah Fauzi mengatakan bahwa PPPA di Indonesia menjadi bagian integral dalam pembangunan manusia, sesuai dengan Visi dan Misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden. Utamanya pada poin keempat, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

 

Komitmen tersebut juga tertuang dalam 17 Program Prioritas, yakni program kesepuluh yang berfokus pada penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. “Komitmen ini menunjukkan tekad pemerintahan baru untuk memberdayakan dan melindungi perempuan serta anak di seluruh nusantara,” tambah Menteri Arifah Fauzi.

 

Menteri Arifah Fauzi juga menyampaikan rancangan quick win Kemen PPPA, diantaranya adalah membangun inisiatif kolaborasi untuk PPPA melalui Ruang Bersama untuk perempuan dan anak. Integrasi call center untuk perempuan dan anak, yang telah mendapatkan dukungan penuh dari Bapak Menko PMK; dan Penguatan satu data data gender dan anak.

 

“Ruang Bersama untuk mendukung aktualisasi perempuan dan anak, mengembangkan keterampilan, menghasilkan karya, membangun kemandirian ekonomi, menjadi ruang kreativitas, dan juga ruang untuk layanan konseling serta terapi bermain untuk anak,” tambah Menteri Arifah.

 

Menteri Arifah Fauzi menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan PPPA memerlukan kerja sama intensif dan kolaborasi dengan perangkat Pemerintah Daerah, khususnya Dinas PPPA. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci untuk mencapai tujuan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang lebih efektif.

 

“Upaya kita untuk mengangkat derajat perempuan dan melindungi anak-anak di Indonesia tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi yang solid agar semua program dapat direalisasikan dengan baik,” ungkap Menteri Arifah Fauzi.

 

Selain didampingi oleh Wakil Menteri, seluruh pejabat Eselon I di Kemen PPPA juga turut hadir. Pertemuan yang berlangsung selama dua jam tersebut disambut dengan hangat dan antusiasme oleh seluruh Dinas pengampu urusan PPPA yang hadir. Kepala Dinas PPPA dari Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Maluku, hingga Aceh turut memberikan ucapan selamat dan semangat kepada Menteri Arifah Fauzi dan Wakil Menteri Veronica yang akan menjalankan tugas selama lima tahun ke depan.

 

Berbagai isu terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan  anak, tantangan, dan capaian menjadi topik utama yang banyak disampaikan oleh para kepala dinas. Salah satunya disampaikan Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.

 

“Kalau tadi teman dari Jawa Barat menyampaikan mereka daerah dengan jumlah penduduk terbanyak, kami di Kalimantan Tengah merupakan provinsi terluas di Indonesia. Penduduk yang tidak begitu banyak namun tersebar menjadi tantangan. Kami juga memiliki permasalahan dalam hal penjangkauan, pelayanan, serta penanganan korban kekerasan yang terjadi cukup banyak di kabupaten,” ungkap Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, kepada Menteri dan Wakil Menteri PPPA.

 

Dalam akhir pertemuan, Menteri Arifah Fauzi memastikan seluruh masukan dan cerita praktek baik yang disampaikan akan menjadi amunisi dalam memperkuat kolaborasi bersama. Menteri Arifah juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama melanjutkan perjuangan PPPA dengan semangat baru dan berkomitmen dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan serta anak di Indonesia.

 

 

BIRO HUKUM DAN HUMAS

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510

e-mail : humas@kemenpppa.go.id

website : www.kemenpppa.go.id