Delegasi Republik Indonesia Hadiri The AsiaPacific Ministerial Conference on Beijing Review
Delegasi Republik Indonesia Hadiri “The Asia-Pacific Ministerial Conference on Beijing+30 Review”
Siaran Pers Nomor: B- 363/SETMEN/HM.02.04/11/2024
Bangkok (21/11) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menjadi bagian Delegasi Republik Indonesia dalam “The Asia-Pacific Ministerial Conference on Beijing+30 Review” yang berlangsung pada 19-21 November 2024 di Bangkok, Thailand. Konferensi ini dihadiri lebih dari 1.200 delegasi dari pemerintah, masyarakat sipil, kelompok pemuda, sektor swasta, dan akademisi untuk mengevaluasi capaian serta merumuskan langkah prioritas dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di kawasan Asia-Pasifik.
?Delegasi Pemerintah RI yang dipimpin Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Indah Nuria Savitri, didampingi Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Eko Novi Ariyanti Rahayu Damayanti, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan KBRI Bangkok menunjukkan komitmen Indonesia dalam mendukung implementasi penuh dari Beijing Declaration and Platform for Action (BDPfA).
Pada sesi Review of the Progress Made towards the Implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action, Delegasi RI yang diwakili oleh Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Indah Nuria Savitri menekankan bahwa BDPfA tetap relevan untuk mempercepat kesetaraan gender, sejalan dengan Visi Asta Cita Presiden yang menjamin perlindungan HAM dan pembangunan manusia. Beberapa pencapaian utama Indonesia meliputi:
1. Peluncuran Indonesia Care Economy Roadmap 2025–2045 yang meningkatkan literasi digital perempuan;
2. penurunan kemiskinan dari 10,19% pada 2020 menjadi 9,36% pada 2023 melalui program perlindungan sosial;
3. pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak;
4. peningkatan representasi perempuan di parlemen hingga 22% pada Pemilu 2024; pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) untuk memperkuat agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan; serta
5. Strategi Ketahanan Iklim 2050 yang responsif gender.
6. Delegasi Indonesia juga menyerukan aksi kolektif untuk menghapus hambatan sistemik, menguatkan peran keluarga, dan melibatkan akar rumput untuk mempercepat implementasi BDPfA di kawasan. Konferensi ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi lintas negara demi memastikan tidak ada perempuan atau anak perempuan yang tertinggal.
Pada hari kedua konferensi, di sesi Thematic Discussion on Advancing Women’s Economic Empowerment through Employment, Decent Work, Social Protection and Entrepreneurship dengan fokus tema terkait Advancing women’s economic empowerment through employment, decent work, social protection and entrepreneurship, Asisten Deputi PUG Bidang Sosial Budaya Kemen PPPA, Eko Novi Ariyanti Rahayu Damayanti menyampaikan intervensi Delri:
1. Menekankan pentingnya akses yang adil dan perlindungan komprehensif bagi perempuan di dunia kerja. Indonesia telah mengambil langkah strategis, termasuk menerapkan Kebijakan Nasional Pengembangan Kewirausahaan untuk memberikan akses modal, layanan pengembangan usaha, dan pendampingan bagi perempuan
2. Peluncuran Peta Jalan Ekonomi Perawatan 2025-2045 dengan tujuh prioritas strategis yang memperkuat kebijakan perawatan, akses layanan berkualitas, dan kesejahteraan pekerja perawatan; serta
3. Pengesahan kerangka regulasi seperti Peraturan Pemerintah tentang Kesetaraan Upah, Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang Pencegahan Kekerasan Seksual, dan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
4. Selain itu, adopsi Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim mendukung peran perempuan dalam ekonomi hijau dan penciptaan lapangan kerja hijau.
5. Indonesia akan melanjutkan upaya ini melalui Asta Cita dan kemitraan kolaboratif lintas sektor, untuk membangun masa depan yang inklusif dan tangguh bagi perempuan dan anak perempuan di Asia-Pasifik.
Delegasi Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam sesi diskusi tematik lainnya yang akan berlangsung hingga Kamis, 21 November 2024, yang mengambil tema: Strengthening women’s participation and leadership in Asia and the Pacific; Sustainable strategies for responding to and preventing violence against women and girls in an era of uncertainty; Accelerating gender equality through gender-transformative actions that bridge divides and smoothen key transitions. Pertemuan akan menghasilkan chair summary yang akan dijadikan bahan rekomendasi pada pertemuan CSW69 tahun 2025 mendatang.
Menteri Urusan Perempuan Kamboja yang terpilih sebagai Ketua Konferensi, Kantha Phavi Ing berharap konferensi ini menjadi platform untuk memperkuat sinergi lintas negara dan lintas sektor dalam mencapai kesetaraan gender di Asia-Pasifik.
"Keberadaan kita di sini mengingatkan bahwa meski banyak kemajuan telah dicapai, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan tidak ada perempuan dan anak perempuan yang tertinggal," ujar Kantha Phavi Ing.
Konferensi yang diselenggarakan oleh United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) dan UN Women ini juga menandai 30 tahun BDPfA. Dalam pembukaan tanggal 19 November 2024, Sekretaris Eksekutif ESCAP, Armida Salsiah Alisjahbana, menekankan pentingnya memastikan perempuan dan anak perempuan berada di garis depan isu-isu penting seperti perubahan iklim dan transformasi digital. “Tanpa fokus pada kesetaraan gender, megatren ini dapat memperdalam ketidaksetaraan,” ujar Armida.
Direktur Eksekutif UN Women, Sima Bahous, menambahkan bahwa konferensi ini adalah momentum untuk memperkuat komitmen politik dan publik dalam mempercepat implementasi Platform Aksi Beijing. "Kita harus terus mendorong tindakan berani yang tidak hanya mengatasi tantangan saat ini, tetapi juga membangun masa depan di mana perempuan dan anak perempuan dapat berkembang," ungkap Sima Bahous.
ESCAP dan UN Women juga meluncurkan laporan Charting New Paths for Gender Equality and Empowerment: Asia-Pacific Regional Report on Beijing+30 Review, yang menawarkan strategi tematik untuk mempercepat kesetaraan gender, termasuk transformasi norma gender, pengumpulan data berbasis gender, serta investasi lintas sektor yang responsif gender.
BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id