Menteri PPPA Kunjungi Posko Bencana di Flores Timur Pastikan Pemenuhan Kebutuhan Perempuan dan Anak
Menteri PPPA Kunjungi Posko Bencana di Flores Timur, Pastikan Pemenuhan Kebutuhan Perempuan dan Anak.
Siaran Pers Nomor: B- 369/SETMEN/HM.02.04/11/2024
Flores Timur,(24/11),-Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengunjungi Posko Bokang Wolamatang dan Posko Kobasoma untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, termasuk lansia, mulai dari masa tanggap darurat sampai pasca bencana.
“Kami hadir untuk memastikan kondisi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia dalam keadaan baik, serta memberikan semangat bagi para korban,” ujar Menteri PPPA. Dalam kunjungan ini, Menteri PPPA menyerahkan bantuan berupa kits yang disesuaikan dengan kategori usia, termasuk perlengkapan untuk anak-anak, lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Menteri PPPA juga mengapresiasi sinergi antara pemerintah pusat, daerah, relawan, dan masyarakat yang telah bekerja sama membantu para pengungsi. "Kolaborasi semua pihak adalah bukti nyata semangat gotong royong dalam menghadapi bencana," ujar Menteri PPPA.
Selama kunjungan, Menteri PPPA juga ikut serta dalam diskusi dengan organisasi-organisasi seperti CPIC, Tamis, Permata Bunda Perpelasikasi, Flores Children Development (FED), dan Puan Indonesia, yang membahas isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, pekerja migran, serta trauma pada anak-anak terdampak bencana.
Tahun ini, tercatat 92 kasus kekerasan di Flores Timur, termasuk kekerasan seksual, KDRT, dan penganiayaan. Banyak pekerja migran juga menghadapi tantangan, seperti minimnya bantuan saat kembali ke kampung halaman, kondisi kesehatan buruk, dan kesulitan keuangan. Dari 245 anak yang terdampak bencana, 141 mengalami trauma, yang memerlukan dukungan psikososial lebih lanjut.
Menteri PPPA mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, Polri, dan masyarakat untuk mempercepat penyelesaian kasus kekerasan. Menteri PPPA menekankan pentingnya pendirian pusat layanan terpadu untuk memberikan bantuan hukum, psikologis, dan sosial bagi korban, serta dukungan anggaran yang memadai.
“Penanganan trauma anak harus menjadi prioritas, dengan penyediaan layanan psikoterapi dan fasilitas pendidikan di pos pengungsian,” ujar Menteri PPPA.
Menteri PPPA menegaskan komitmen untuk memastikan perlindungan, pemulihan, dan perhatian yang layak bagi setiap korban kekerasan, pekerja dan anak-anak terdampak bencana.
Tenaga Ahli BNPB, Fajar Setyawan, menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting dalam situasi bencana.“Kami mengapresiasi seluruh pemerintah daerah, masyarakat, dan relawan yang bekerja bersama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pengungsi. Kehadiran kami di sini diharapkan dapat memberikan semangat bagi para korban,” ujar Fajar.
BNPB juga memastikan bahwa kebutuhan dasar, seperti pangan, air bersih, sandang, fasilitas kesehatan, dan perlindungan kelompok rentan, telah terpenuhi. Meski demikian, penebalan layanan masih diperlukan untuk menjamin keberlanjutan pemulihan.
Kunjungan ini menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mengatasi tantangan sosial dan bencana, serta komitmen pemerintah untuk melindungi perempuan dan anak yang terdampak bencana.
BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id