Menteri PPPA Peran Lembaga Keagamaan Penting dalam Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak
Siaran Pers Nomor: B-628/SETMEN/HM.02.04/12/2022
Jakarta (15/12) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengatakan bahwa tokoh agama dan organisasi keagamaan mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam mewujudkan dan mendorong terwujudnya masyarakat yang inklusif, serta memberikan lingkungan yang bisa memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berkontribusi terhadap pembangunan dan lingkungan yang memberikan perlindungan bagi anak-anak.
“Melalui para tokoh agama dan peran dari lembaga keagamaan, kami mengajak untuk dapat terus mengangkat nilai-nilai agama yang kami yakin tidak ada satupun agama yang mengajarkan kekerasan apalagi terhadap perempuan dan anak. Melalui penerapan nilai-nilai spiritual agama dan negara, kita juga bisa berperan dalam melakukan pembinaan bagi jamaah atau umat, keluarga dan masyarakat untuk melakukan upaya-upaya perlindungan bagi perempuan dan anak serta, pemberdayaan perempuan, sehingga terwujud moderasi beragama di Indonesia,” ujar Menteri PPPA, dalam Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wanita Kristen Indonesia (DPP PWKI) Masa Bakti: 2022 – 2027 dan Perayaan Natal 2022, di Jakarta, pada Rabu (14/12).
Menteri PPPA menambahkan bahwa mewujudkan kesetaraan gender di seluruh bidang pembangunan menjadi semakin penting. Akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dari proses pembangunan harus bisa dirasakan secara merata baik oleh perempuan maupun laki-laki.
“Terkait dengan hal tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) akan terus bersinergi dengan berbagai unsur baik dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan lembaga masyarakat lainnya, seperti yang sudah kita lakukan hingga saat ini,” kata Menteri PPPA.
Melalui kesempatan ini, Menteri PPPA mengajak Pengurus PWKI masa bakti 2022-2027 yang baru dilantik hari ini, untuk terus mendukung upaya-upaya pemerintah terutama dalam mengakhiri kekerasan perempuan dan anak termasuk penghapusan pekerja anak dan perkawinan anak, meningkatkan peran perempuan terutama dalam perekonomian dan kewirausahaan, serta memperkuat peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan.
Menteri PPPA juga mengajak khususnya seluruh tokoh agama Kristen dan jemaatnya untuk dapat berkontribusi nyata dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi pada perempuan dan anak di Indonesia dan dalam upaya mengurangi kekerasan.
“Saya berharap para umat Kristen yang ada di pelosok desa juga dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama tentang bagaimana membantu menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak,” tutur Menteri PPPA.
Sementara itu, Ketua Umum DPP PWKI, Pdt. Treisje Mambo menyebutkan beberapa permasalahan bangsa Indonesia, salah satunya yaitu masih adanya marginalisasi berupa ketidakadilan gender, pemiskinan, serta tantangan dan berbagai ancaman di mana korban terbesarnya adalah kaum perempuan, baik di kota maupun di pedesaan. Berbagai permasalahan tersebut, menurutnya menjadi pemicu berbagai tindakan kriminal dan kekerasan seksual, serta kekerasan dalam rumah tangga.
“Masalah perempuan adalah masalah dunia, menyangkut hak hidup seluruh generasi umat manusia. Maka perempuan pun harus bangkit dan berdiri di garis depan, untuk menjadi pembawa terang di tengah kegelapan. Menjadi perempuan yang berani memilih jalan lain, jalan yang tidak biasa, jalan yang berani untuk mendobrak kemapanan yang menindas, tradisi-tradisi yang mematikan, dan belenggu-belenggu yang tidak manusiawi yang memutus tali harmoni kesetaraan sebagai sesama manusia,” tutur Treisje.
Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Giwo Rubianto mendukung kaum wanita Kristen Indonesia dan perempuan Indonesia pada umumnya, untuk terus berdaya dan berkontribusi pada pembangunan bangsa, utamanya dalam mengembangkan tugas perempuan sebagai ibu bangsa yang di telah diamanatkan para founding mother kepada Kongres Wanita Indonesia untuk menyiapkan generasi penerus yang memiliki kepribadian bangsa, pantang menyerah, serta sehat jasmani dan rohani.
“Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini bangsa Indonesia masih menghadapi efek pasca pandemi covid-19, dan Indonesia di tahun 2023 akan diprediksi menghadapi krisis global, baik di bidang ekonomi, pangan maupun industri. Keberadaan sebuah organisasi wanita yang dapat mengoordinir dan merekatkan organisasinya dari tingkat pusat, daerah, dan cabang sampai tingkat akar rumput untuk bergotong royong dan bahu membahu dalam pembangunan nasional memang sangat penting mengambil peran secara maksimal untuk dapat melaksanakan kegiatan dan program yang dirancang sesuai dengan sasarannya,” kata Giwo
Selain itu, Giwo juga menuturkan bahwa organisasi perempuan dituntut harus mampu melakukan langkah besar untuk mewujudkan wanita Indonesia yang berkarakter dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya, sekaligus mampu menjadi agen pengawal spirit perjuangan, agen perubahan, dan agen solusi yang perlu ditularkan kepada anak bangsa.
BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id