Siaran Pers Nomor: B-  630/SETMEN/HM.02.04/12/2022

Jakarta (16/12) – Kongres Perempuan Pertama yang berlangsung di tahun 1928 menjadi penanda tonggak perjuangan perempuan dalam mencapai pemenuhan hak dan mewujudkan kesetaraan di Indonesia. Kongres yang menjadi cikal bakal Peringatan Hari Ibu menjadi saksi keberanian para peserta kongres untuk menyuarakan pendapat mereka.

 Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyatakan pemerintah dengan dukungan dari masyarakat tidak akan berhenti menyuarakan kesetaraan bagi perempuan untuk bisa berkiprah dalam pembangunan.

 “Kita semua wajib melanjutkan perjuangan perempuan untuk kesetaraan yang sudah dimulai pada Kongres Perempuan Pertama pada tahun 1928. Kini, setelah 94 tahun, kita masih melihat ada ketimpangan antara perempuan dan laki-laki. Pemerintah terus berupaya untuk mendorong kesetaraan gender dan pemenuhan hak perempuan di seluruh bidang pembangunan. Akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dari proses pembangunan harus bisa dirasakan secara merata baik oleh perempuan maupun laki-laki. Oleh karenanya, partisipasi perempuan untuk ikut serta menyuarakan pendapatnya merupakan hal yang sangat penting,” tutur Menteri PPPA.

Gerak bersama perempuan, serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat perlu dilaksanakan untuk menciptakan langkah-langkah konkret yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan perempuan dan anak Indonesia.

“Kolaborasi antar stakeholder dalam pembangunan menjadi penting, sebab hal itu merupakan salah satu elemen yang krusial dan mutlak diperlukan dalam rangka mempercepat kemajuan bangsa dan negara. Oleh karenanya, saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang sudah kooperatif dan banyak berkolaborasi dengan kami, Kemen PPPA dalam rangka mendorong perlindungan dan pemberdayaan perempuan, demi mendorong peningkatan kualitas hidup perempuan Indonesia yang lebih baik, lebih aman, dan lebih sejahtera,” jelas Menteri PPPA.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Anik Maslachah menyampaikan pentingnya partisipasi perempuan di ranah politik. Hal itu disebabkan perlunya perempuan berperan sebagai decision maker atau pengambil keputusan yang berpihak pada perempuan dan anak baik melalui kebijakan, anggaran dan program.

“Pentingnya perempuan berperan di ranah politik adalah karena perempuan dapat turut berperan dalam menentukan arah kebijakan, dan mempermudah dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan baik melalui konstitusi, menyusun undang-undang, maupun peraturan daerah,” tutur Anik.

 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani menyampaikan, melalui diadakannya Webinar Perlindungan Pemberdayaan Perempuan Menuju Indonesia Emas yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-94, diharapkan mampu menumbuhkan kembali semangat perjuangan dari Kongres Perempuan Pertama kepada para perempuan.

"Kami ingin memberikan ruang bagi organisasi perempuan untuk menyampaikan permasalahan dan rekomendasi dalam menghasilkan suara perempuan Jawa Timur untuk kemajuan Indonesia. Kami juga berharap dapat meningkatkan peran perempuan di dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta menyiapkan pemimpin perubahan bagi semua,” ungkap Restu Novi.

BIRO HUKUM DAN HUMAS

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510

e-mail : humas@kemenpppa.go.id

website : www.kemenpppa.go.id