Siaran Pers Nomor: B-320/SETMEN/HM.02.04/8/2023

Bali (27/8) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) berkolaborasi dengan Ikatan Pimpinan Tinggi Perempuan Indonesia (PIMTI), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan BAdan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyelenggarakan kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) untuk Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan di Serangan, Kota Denpasar, Bali. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengemukakan, GEMARIKAN merupakan salah satu program nasional yang memberikan dampak langsung dalam upaya penanganan dan pencegahan stunting yang masih menjadi ancaman besar pemerintah Indonesia yang terus mengambangkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul.

“Sumber daya yang paling berharga dari suatu negara adalah sumber daya manusianya. Tidak ada negara maju tanpa sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karenanya, pembangunan sumber daya manusia harus menjadi titik sentral dalam pembangunan nasional, apalagi Indoneisa yang dikaruniai dengan keberadaan sumber daya manusia yang begitu besar sehingga pemenuhan hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa perlu menjadi perhatian kita bersama,” ujar Menteri PPPA dalam sambutannya, Sabtu (26/8).

Menteri PPPA mengemukakan, Indonesia masih dihadapkan dengan isu stunting yang merupakan ancaman dalam upaya pembangunan SDM yang berkualitas dan unggul. Indonesia menempati urutan ke empat di dunia, dan kedua di Asia Tenggara terkait isu stunting. Sekitar 30 persen atau 1 dari 3 anak di bawah usia lima tahun mengalami stunting. Merujuk hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting pada anak adalah sebesar 21,6 persen, dimana angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan batas toleransi maksimal yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) yang menegaskan bahwa angka stunting di masing-masing negara harus kurang dari 20 persen. Hal tersebut pun sejalan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 14 persen.

“Permasalahan stunting ini sangatlah kompleks dikarenakan faktor penyebabnya yang berbagai macam atau multifaktor. Tak hanya dari kurangnya asupan makanan bergizi dan penyakit semata, praktik pengasuhan dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) dan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) yang tidak sesuai, lingkungan rumah tangga yang tidak sehat, serta akses layanan kesehatan yang kurang memadai juga menjadi faktor pemicu persoalan stunting pada anak. Faktor sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik pun berpengaruh dalam mengakibatkan masyarakat tidak terpenuhi hak-haknya, kesulitan mendapatkan akses sumber daya yang penting, hingga kemiskinan, yang juga memiliki pengaruh besar dalam melanggengkan kekurangan gizi kronis lintas generasi,” jelas Menteri PPPA.

Menteri PPPA menekankan, permasalahan stunting pun berkaitan erat dengan isu gender serta isu-isu perempuan dan anak lainnya, terutama dalam keluarga.  Kesenjangan dalam mendapatkan serta mengolah akses informasi dan edukasi yang diterima oleh perempuan pun menjadi salah satu penyumbang besar terjadinya stunting pada anak. Persoalan yang dihadapi perempuan seperti akses dan manfaat informasi maupun layanan yang ada, keberadaan ruang untuk berpartisipasi, kontrol dalam pengambilan keputusan, persiapan perkawinan, kehamilan, menyusui, dan tumbuh kembang anak pun menjadi isu krusial yang harus benar-benar diperhatikan dalam meminimalisasikan terjadinya stunting pada anak di kemudian hari.

“Oleh karena itu, dalam memastikan penurunan angka stunting yang menjadi salah satu fokus perhatian dalam rencana pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan seluruh sektor pembangunan melalui kemitraan dan kerjasama yang terbangun di level akar rumput, regional, hingga nasional, untuk bersama-sama bergerak tak hanya dalam hal mengatasi stunting, namun permasalahan lainnya yang juga saling berkaitan satu sama lain seperti isu ketidaksetaraan gender, isu perlindungan hak perempuan, dan isu perlindungan anak,” ungkap Menteri PPPA.

Lebih lanjut, Menteri PPPA menyampaikan apresiasi kepada KKP yang telah turut serta berpartisipasi dalam upaya pemenuhan hak anak Indonesia melalui pemberian paket bantuan ikan segar sebanyak 500 kg dan ikan olahan sebanyak 250 kaleng yang diberikan langsung kepada beberapa panti asuhan anak di Bali dan Yayasan Peduli Kanker Anak Bali. Tak hanya memberikan paket bantuan ikan segar dan ikan olahan semata, Menteri PPPA pun memberikan paket bantuan sayuran segar atas kolaborasi dengan Dinas Pertanian Kota Denpasar kepada para perempuan dan anak sebagai bentuk pemenuhan hak perempuan dan anak atas pangan dan gizi. Demo masak berbahan baku ikan dan edukasi manfaat ikan juga diberikan oleh Tim Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerjasama dengan Politeknik Kesehatan (Poltekes) Bali.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPPA mengapresiasi kegigihan Ibu-ibu anggota PIMTI yang didukung oleh PT. Pertamina (Persero) atas atensi luar biasanya dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan pemajuan upaya-upaya pemberdayaan perempuan, utamanya para perempuan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) melalui program yang terintegrasi dan lintas Kementerian/Lembaga.

Pada kesempatan tersebut, diserahkan bantuan dari PT. Pertamina (Persero) yang disampaikan secara langsung oleh Direktur Keuangan PT. Pertamina (Persero), Emma Sri Martini, kepada Ketua Presidium PIMTI, Lenny N. Rosalin yang juga merupakan Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA. Selanjutnya, bantuan PT. Pertamina (Persero) tersebut disalurkan oleh PIMTI kepada perwakilan dari Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Banyuasin. Bantuan tersebut dimanfaatkan untuk pengadaan sarana dan prasarana produksi yang dibutuhkan untuk memberdayakan perempuan di Kawasan Transmigrasi Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, khususnya bagi para perempuan UMKM penggelut usaha jamur agar produksi jamur dan olahan jamur yang dihasilkan dapat menembus pasar ekspor. Selain itu, bantuan juga diperuntukkan bagi para perempuan UMKM di Desa Bukit, Kabupaten Karangasem, Bali, khususnya bagi para perempuan desa dalam melakukan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di desa sehingga berhasil memantik tekad untuk menggerakan usaha, seperti minyak kelapa, virgin coconut oil (VCO), dan kuliner.

“Dua kegiatan PIMTI ini hanya merupakan dua contoh dari sekian banyak kegiatan yang telah dan sedang dirintis bersama PIMTI sejak 2021. Dan dalam kerja-kerjanya PIMTI juga didukung oleh dunia usaha, antara lain PT. Pertamina (Persero) serta akan terus ditingkatkan dengan dukungan dari sektor pembangunan lainnya. Mari bersama-sama terus mendukung perwujudan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, dimulai dengan memastikan perempuan Indonesia berdaya dan anak Indonesia terlindungi,” tandas Menteri PPPA.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, I Putu Sumardiana menjelaskan bahwa GEMARIKAN merupakan program nasional yang diinisiasi oleh KKP untuk mengajak masyarakat Indonesia mengkonsumsi ikan sejak dini karena banyaknya kandungan gizi positif yang amat penting bagi pertumbuhan dan kecerdasan otak. Ikan merupakan sumber protein yang sangat baik untuk kebutuhan nutrisi anak guna memaksimalkan fase tumbuh kembangnya. Manfaat luar biasa yang didapatkan dengan mengkonsumsi ikan perlu terus digaungkan agar terbentuknya kesadaran, terkhusus bagi orang tua.

“Selain sebuah gerakan untuk mengkampanyekan makan ikan, GEMARIKAN diharapkan dapat menjadi salah satu upaya penurunan stunting dan membangun generasi emas yang sehat jasmani dan rohani. GEMARIKAN tak hanya diperlukan oleh anak-anak semata, melainkan penting bagi remaja, ibu hamil, dan ibu menyusui. GEMARIKAN pun mendukung dan sejalan dengan rencana pembangunan Bali yang semesta berencana menuju era Bali baru,” jelas Putu.

Putu menambahkan, GEMARIKAN juga merupakan salah satu program pemenuhan gizi baik secara individu maupun kolektif masyarakat untuk gemar mengkonsumsi ikan yang aman, sehat, dan halal dengan melibatkan pemangku kepentingan dan elemen bangsa. GEMARIKAN diharapkan mampu menjadi salah satu program yang berhasil menangani dan mencegah stunting di Indonesia.

Turut hadir mendampingi Menteri PPPA dalam kesempatan tersebut ialah Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara beserta istri; Pemda Kabupaten Karangasem dan Kepala Desa Bukit; Direktur Keuangan PT. Pertamina (Persero), Emma Sri Martini; Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA yang juga merupakan Ketua Presidium PIMTI, Lenny N. Rosalin; serta Presidium dan Anggota PIMTI dari lintas Kementerian/Lembaga, antara lain KKP, KemenPPPA, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa-PDTT), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Perpustakaan Nasional (Perpusnas), BKKBN, dan Badan Standarisasi Nasional (BSN).

BIRO HUKUM DAN HUMAS

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510

e-mail : humas@kemenpppa.go.id

website : www.kemenpppa.go.id