Menteri PPPA Dorong Kepemimpinan Perempuan di Sektor Swasta
Siaran pers Nomor: B-378/SETMEN/HM.02.04/11/2024
Jakarta (29/11) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Arifah Fauzi mendorong partisipasi perempuan untuk dapat mengisi posisi strategis, khususnya pada sektor swasta. Menteri PPPA menyampaikan kepemimpinan perempuan sangat penting dalam pengambilan kebijakan yang berperspektif gender dalam mendorong kinerja sesama perempuan agar dapat bersaing di sektor tenaga kerja.
“Sesuai arahan Presiden dalam Astacita ke-4 ditegaskan tentang penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta peningkatan peran perempuan, pemuda dan disabilitas. Astacita akan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan penuh dari dunia usaha, yaitu dukungan dalam bentuk peluang kepemimpinan perempuan terutama dalam meningkatkan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender,” tegas Menteri PPPA dalam acara CEO Insight: Women’s Leader “Menuju Kesetaraan Gender yang Inklusif dan Berkelanjut: Membangun Kebijakan Berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance) untuk Pemberdayaan Perempuan” di Jakarta, Selasa (26/11).
Menteri PPPA menyampaikan hampir setengah dari penduduk Indonesia adalah perempuan, dan sekitar 70 persennya berada pada usia kerja. Efek positif akan didapatkan dalam pembangunan jika para perempuan tersebut diberdayakan secara maksimal. Oleh karenanya, perempuan sewajarnya berada di dalam ruang pengambilan keputusan, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan anggaran.
Lebih lanjut, Menteri PPPA menyampaikan Kemen PPPA telah bersinergi dan berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga, dunia usaha hingga masyarakat sipil dalam mendorong nilai-nilai kesetaraan gender dan meningkatkan partisipasi perempuan agar dapat menempati posisi strategis.
“Pimpinan perusahaan perlu memperhatikan hal-hal yang menghalangi promosi perempuan di perusahaan, khususnya akses perempuan untuk masuk dalam posisi tingkat senior. Perusahaan harus memiliki kebijakan dalam perekrutan, promosi, serta memastikan bahwa karyawan perempuan yang berkualitas diberikan kesempatan untuk duduk dalam posisi tingkat senior di organisasi. Perusahaan juga hendaknya memberikan pendampingan bagi perempuan agar sukses dalam karier dan keluarga. Ketika perusahaan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk naik ke posisi kepemimpinan, hal ini menjadi langkah strategis dan humanis untuk memajukan organisasinya,” kata Menteri PPPA.
Menteri PPPA berharap sektor swasta dapat ikut serta meningkatkan jumlah karyawan perempuan, khususnya di level pimpinan tinggi yang dapat menentukan pengambilan keputusan pada perusahaannya masing-masing. Adapun upaya yang dapat dilakukan dengan mengikuti best practices dari afirmasi keterwakilan perempuan di parlemen yang jumlahnya kini terus bertambah. Sebagai contoh Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) telah mencapai angka keterwakilan perempuan sebesar 35,5 persen.
Sementara itu, Direktur Utama PLN Enjiniring, Chairani Rachmatullah menyampaikan upaya pemberdayaan telah dilakukan melalui dibentuknya Srikandi PLN yang mendorong karyawan perempuan dapat mengisi jabatan strategis di perusahaan dengan menciptakan sistem manajemen berperspektif gender.
“PLN memiliki statement corporate intent yang ditandatangani oleh direktur utama dan memuat policy tentang gender mainstreaming. Dari situ diturunkan ke kebijakan strategis sustainability policy yang berbicara tentang diversity, equity, inclusion, ESG, environmental, social governance. Ketika kita mendorong ESG dan mendorong gender equality, sebenarnya kita sedang mendorong kinerja perusahaan. Dari kebijakan tersebut turun lagi ke gender, terkait masalah sexual harassment, masalah remunerasi, kesempatan kerja, dan isu lainnya,” kata Chairani.
Vice President Corporate Communications Freeport Indonesia, Katri Krisnati yang turut hadir sebagai narasumber menyampaikan bahwa sektor tambang masih banyak didominasi oleh laki-laki. Dari segi pekerjaan memang banyak menggunakan fisik dan lokasi kerja memiliki topografi yang menantang membuat pekerjaan tambang identik sebagai pekerjaan laki-laki. Oleh karenanya, upaya inklusivitas dan diversitas diupayakan agar perempuan dapat menerima kesempatan yang sama untuk dapat bekerja.
“Memang tantangannya banyak pekerjaan fisik, tapi kita terus menerapkan inclusivity dan diversity dengan merekrut perempuan dan banyak memberi kesempatan pada masyarakat Papua. Persentase jumlah perempuan di Freeport masih dua ribu dari 30 puluh ribu karyawan, jadi masih cukup sedikit, tetapi kita terus mengembangkan kesempatan dan peningkatan potensi melalui kebijakan yang memberikan perempuan mendapat kesempatan promosi, dan menggunakan teknologi dalam memudahkan pekerjaan fisik,” kata Katri.?
BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id