Perempuan Tulang Punggung Perhutanan Sosial
Siaran Pers Nomor: B-119/SETMEN/HM.02.04/5/2025
Yogyakarta (7/5) – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan, menegaskan bahwa perempuan memiliki peran krusial dalam keberhasilan perhutanan sosial di Indonesia. Hal ini disampaikannya saat menghadiri penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Rest Area Sekargama, Jatiayu, Karangmojo, Gunung Kidul, Selasa (06/05).
“Perempuan tidak hanya terbatas berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga turut mengambil peran sebagai petani. Di banyak daerah, mereka menjadi tulang punggung keberhasilan program perhutanan sosial. Ini membuktikan bahwa kesetaraan gender bukan hanya isu sosial, tetapi juga fondasi keberlanjutan,” tegas Veronica Tan.
Ia juga menyampaikan bahwa Kemen PPPA terus mendorong pemberdayaan perempuan, termasuk dalam sektor kehutanan yang selama ini kerap didominasi laki-laki. “Kami bertemu langsung dengan kelompok tani wanita yang menjadi champion di Gunung Kidul. Mereka meminta peningkatan kapasitas, terutama dalam pengemasan produk dan penguatan UMKM. Ini sinyal bahwa mereka siap maju dan berkembang,” tambahnya.
Penandatanganan perjanjian kerjasama ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi multipihak untuk pengelolaan perhutanan sosial berbasis keistimewaan DIY. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, dan Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menyampaikan kolaborasi multipihak tersebut diimplementasikan melalui penandatanganan PKS kemitraan investasi pada bentang alam berkelanjutan Indonesia. PKS pertama antara Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dengan Global Green Growth Institute (GGGI) terkait penguatan kapasitas masyarakat dan pengembangan model blended financeuntuk memperkuat Perhutanan Sosial. PKS kedua antara Kemenhut dan Pemda DIY untuk memperkuat posisi perhutanan sosial dalam konteks keistimewaan DIY.
Wagub DIY, KGPAA Paku Alam X, menegaskan bahwa proyek ini adalah tonggak penting dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis keadilan ekologis dan sosial. “Perhutanan sosial di DIY bukan sekadar akses kelola hutan, melainkan strategi pemberdayaan masyarakat dengan pijakan nilai lokal dan keistimewaan daerah,” ungkapnya.
Acara ini turut dihadiri oleh Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Dominic Jermey, Direktur Utama BPDLH, Joko Tri, perwakilan GGGI, Wakil Bupati Gunung Kidul Joko Parwoto. Kegiatan ditutup dengan dialog interaktif bersama kelompok wanita tani serta demo pembuatan sambal krecek yang dilakukan oleh Wamen PPPA, Menteri Kehutanan dan Dubes Inggris. Acara dilanjutkan dengan penanaman pohon nangka dan pete sebagai simbol komitmen terhadap pelestarian lingkungan.
Selepas kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, Wamen PPPA juga mengunjungi rumah produksi Bolu Kelapa Desa Prima Gumregah di Gunung Kidul sebagai bagian dari komitmen pemberdayaan ekonomi perempuan di daerah. Kehadiran Wamen PPPA di tengah para pelaku usaha perempuan ini menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya hadir sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam mendorong kemandirian ekonomi perempuan melalui penguatan UMKM, perluasan akses pasar, dan pelatihan keterampilan.
BIRO HUMAS DAN UMUM
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id