Siaran Pers Nomor: B-424/SETMEN/HM.02.04/11/2023

Tabanan (4/11) –  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memberikan perhatian khusus bagi para perempuan penyintas kekerasan yang memerlukan pemulihan dan pendampingan khusus untuk bisa kembali memberdayakan diri mereka sendiri diantaranya dengan membekali kelompok penyintas dengan ketrampilan teknis.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga  di depan peserta Bimbingan Teknis Kewirausahaan yang Berperspektif Gender Bagi Perempuan Penyintas di Kabupaten Tabanan, Bali mengakui hingga saat ini perempuan masih masuk dalam kelompok rentan. Masih banyak perempuan menjadi korban kekerasan berbasis gender yang menghambat mereka untuk mendapatkan peluang mandiri secara ekonomi.

“Kami meyakini bahwa setiap perempuan di Indonesia harus mandiri dulu secara ekonomi. Mampu memiliki penghasilan memberi peluang otonomi dalam mengelola pengeluaran pribadi hingga memberikan pendidikan yang lebih baik kepada anak-anak. Hal ini adalah salah satu upaya untuk mencegah perempuan menjadi korban kekerasan. Tidak hanya itu, peluang ekonomi pada usaha mikro yang banyak ditekuni perempuan juga berkontribusi pada penyelesaian berbagai isu perempuan dan anak seperti isu stunting, perkawinan anak hingga stereotip di dunia kerja,” ujar Menteri PPPA, Jum’at (03/11).

Bimtek diikuti oleh 100 peserta dari 9 Kabupaten/Kota Se-Bali yang sebagian besar adalah penyintas kekerasan, selebihnya adalah perempuan kepala keluarga, perempuan yang terdampak covid19 dan perempuan yang sudah memasuki masa pensiun. Para peserta dilatih untuk cakap dalam pembuatan olahan kaki naga dan keong mas ikan. Kegiatan ini adalah kerjasama Kemen PPPA dengan Yayasan Dharma Tegeh Kori dan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) Karya Lestari.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri sehingga dibutuhkan kolaborasi bersama dengan pemerintah daerah dan lembaga masyarakat. Terima kasih untuk Bupati Tabanan yang sudah turun lapangan untuk menggali isu perempuan dan anak di Tabanan sekaligus mencari solusinya. Penting bagi kita bersama untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan, termasuk akses terhadap pendidikan, pelatihan, dukungan finansial, dan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Dengan memaksimalkan potensi perempuan tersebut, saya yakin, bangsa ini dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Menteri PPPA.

Sementara itu, Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya menyatakan kegiatan ini adalah upaya pemerintah daerah untuk pemulihan kepercayaan diri bagi perempuan penyintas kekerasan. Sanjaya menekankan bahwa saat ini adalah momentum penting untuk mendorong perubahan positif, dan untuk itu, penting bagi semua pihak terlibat dalam penyelesaian masalah sosial ini untuk memiliki pandangan yang sejalan.

“Setiap kepala desa di Kabupaten Tabanan harus berperan aktif menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, terutama bagi warga yang menjadi Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Hal ini mencakup pemenuhan hak mereka atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, serta ketersediaan sarana, prasarana, dan akses yang memadai. Saya berharap agar kegiatan Bimbingan Teknis ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, dan pemerintah daerah akan selalu mendukung inisiatif ini," tutur Sanjaya.
 
 
 
 

BIRO HUKUM DAN HUMAS

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510

e-mail : humas@kemenpppa.go.id

website : www.kemenpppa.go.id